Nasional, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan Kementerian tidak meminta penutupan akun Twitter milik pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Shihab. "Saya malah tidak tahu (penutupan). Harus dicek juga itu (laporan) siapa. Bisa juga itu (laporan) masyarkat, karena masyarakat banyak (melapor) akhirnya Twitter memberlakukan itu. Saya terus terang tidak tahu itu," kata Rudiantara di lingkungan Kantor Presiden Jakarta, Selasa, 17 Januari 2016.

Akun Twitter Rizieq, @syihabrizieq, dan Dewan Pimpinan Pusat FPI, @dpp_fpi, kini tidak dapat diakses dan dilihat oleh pengguna Twitter. Saat membuka akun tersebut, tampak tulisan "The account you are trying to view has been suspended", yang berarti akun yang ingin Anda lihat telah ditutup.

"Karena kan itu otomatis dari sistem ke sistem pengendali di pusat sana. Saya tidak tahu terus terang, apakah dari pemerintah apakah dari masyarakat," kata Rudiantara.

"Kominfo itu pemerintah, jadi kami ikut pemerintah saja," kata Rudiantara saat ditanya mengenai dukungannya terhadap penutupan akun tersebut.

Kominfo, menurut Rudiantara, juga berencana untuk bertemu dengan manajemen Facebook terkait konten berita palsu (hoax). "Akhir bulan nanti Facebook datang. Kami sudah kirim surat karena untuk perhatian internasional kontennya terkait radikalisme dan terorisme. Tapi, kalau berkaitan masalah spesifik suatu negara, seperti kita, harus dibahas sendiri dengan mereka," kata dia.

Selain Kominfo dan Facebook, pembicaraan itu juga akan melibatkan organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian terhadap penyebaran berita bohong.

"Menyelesaikan masalah konten ini tidak bisa hanya pemerintah, tidak hanya melalui aturan, justru dengan masyarakat melalui komunitas-komunitas. Nanti kami ajak bicara dengan komunitas, seperti Masyarakat Anti-Hoax, yang sudah ada di beberapa kota," kata Rudiantara.

Sejumlah konten yang akan diredam untuk beredar di Facebook adalah, antara lain, pornografi dan perjudian.

ANTARA